JAKARTA — Kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) kembali berganti. Presiden Prabowo Subianto mencopot Djamari Chaniago dan menunjuk Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai penggantinya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026).
Dudung sebelumnya dipercaya memimpin Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sejak April 2026. Kini, ia dipindahkan ke salah satu posisi strategis dalam pemerintahan yang memiliki mandat mengoordinasikan urusan politik dan keamanan.
Pergantian tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas dan desain koordinasi politik-keamanan pemerintahan Prabowo. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, posisi Menko Polkam—yang sebelumnya bernama Menko Polhukam—terbilang cukup sering berganti figur.
Jika ditarik sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, posisi tersebut telah diisi sejumlah tokoh dengan latar belakang dan karakter politik yang berbeda.
Kursi yang Berulang Kali Berganti
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, posisi Menko Polhukam awalnya ditempati Tedjo Edhy Purdijatno yang dilantik pada Oktober 2014.
Namun, belum genap setahun, Tedjo digantikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam reshuffle pada Agustus 2015.
Luhut juga tidak lama bertahan. Sekitar 11 bulan kemudian, ia kembali digeser dalam reshuffle Juli 2016. Posisi Menko Polhukam kemudian dipercayakan kepada Wiranto yang bertahan hingga akhir pemerintahan Jokowi periode pertama.
Pergantian kembali terjadi pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada Oktober 2019, Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Mahfud mengundurkan diri pada awal 2024 untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Untuk sementara, posisi tersebut dijalankan secara ad interim oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelum Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menko Polhukam definitif pada Februari 2024.
Hadi menjalankan jabatan tersebut hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024.
Memasuki pemerintahan Prabowo, kursi Menko Polhukam kembali berganti. Budi Gunawan dilantik sebagai Menko Polkam pada 21 Oktober 2024.
Namun, belum genap setahun, Budi diberhentikan melalui reshuffle pada 8 September 2025. Posisi tersebut sempat dijalankan secara ad interim sebelum Prabowo menunjuk purnawirawan TNI Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam.
Djamari dilantik pada 17 September 2025 dan menjalankan jabatan tersebut hingga akhirnya digantikan Dudung pada 1 Oktober 2026.
Dengan demikian, dalam rentang sekitar dua tahun pemerintahan Prabowo, posisi Menko Polkam kembali mengalami pergantian figur.
Simpul Kepercayaan Presiden
Direktur Eksekutif Trias Politica, Agung Baskoro, melihat posisi Menko Polkam sebagai jabatan yang sangat dinamis. Menurutnya, latar belakang figur yang dipercaya menduduki posisi tersebut juga menunjukkan kecenderungan tertentu.
Budi Gunawan berasal dari kepolisian, sedangkan Djamari Chaniago dan Dudung Abdurachman merupakan purnawirawan TNI, khususnya Angkatan Darat.
“Jadi ini mempertebal bahwa pengalaman di militer atau penguasaan teritori menjadi penting ya untuk konteks Menko Polkam,” kata Agung kepada Tirto, Jumat (2/10/2026).
Menurut Agung, pertimbangan tersebut dapat dipahami karena Menko Polkam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Namun, posisi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan. Menko Polkam juga memiliki dimensi politik karena harus mengoordinasikan berbagai dinamika politik, baik di internal pemerintahan maupun dalam hubungan dengan parlemen dan publik.
Karena itu, perubahan konfigurasi politik dapat memengaruhi kebutuhan Presiden terhadap karakter figur yang berada di posisi tersebut.
Presiden bisa saja membutuhkan figur dengan kemampuan berbeda pada setiap fase pemerintahan—mulai dari kemampuan mengelola keamanan, mengendalikan koordinasi antarlembaga, membangun komunikasi politik, hingga memastikan agenda strategis pemerintah berjalan.
Pergantian Menko Polkam dan Kapolri dalam Satu Momentum
Reshuffle 1 Oktober 2026 juga menarik karena pergantian Menko Polkam berlangsung bersamaan dengan perubahan di tubuh Polri.
Listyo Sigit Prabowo berpindah dari jabatan Kapolri ke Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, posisi Kapolri kemudian diisi Suyudi Ario Seto.
Dua perubahan tersebut memperlihatkan bahwa penataan sektor politik dan keamanan berlangsung secara simultan.
Pengamat politik Bambang menilai rangkaian pergantian tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari konfigurasi hubungan politik dan keamanan di sekitar Presiden.
Dalam posisi yang sangat strategis seperti Menko Polkam, faktor kepercayaan Presiden menjadi salah satu aspek penting.
“Menko Polkam bukan sekadar policy coordinator, tetapi juga salah satu simpul kepercayaan Presiden dalam mengelola situasi politik dan keamanan,” kata Bambang.
Menurutnya, pergantian figur dalam rentang waktu relatif pendek dapat menunjukkan bahwa Presiden masih mencari format koordinasi yang paling sesuai dengan preferensi serta kebutuhan politik pemerintahannya.
“Ketika Presiden mengganti figur pada posisi ini dalam rentang relatif pendek, dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Presiden sedang mencari format koordinasi yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan politik pemerintahannya,” ujarnya.
Militer, Polisi, atau Sipil?
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai tidak terdapat parameter tunggal yang dapat menentukan latar belakang ideal seseorang untuk menduduki jabatan Menko Polkam.
Namun, jika melihat sejarah jabatan tersebut sejak era Orde Baru hingga pemerintahan saat ini, posisi Menko Polkam lebih banyak diisi figur yang memiliki latar belakang militer maupun kepolisian.
Salah satu pengecualian adalah Mahfud MD yang merupakan figur sipil dan akademisi hukum. Mahfud menjadi Menko Polhukam pada periode kedua pemerintahan Jokowi.
Dominasi figur berlatar belakang aparat menunjukkan bahwa pengalaman dalam mengelola institusi keamanan, memahami rantai komando, serta memiliki jejaring di sektor pertahanan dan keamanan masih menjadi modal penting untuk posisi tersebut.
Namun, kecenderungan tersebut sekaligus membuka pertanyaan lebih besar: apakah Menko Polkam akan diposisikan terutama sebagai pengendali stabilitas keamanan, atau sebagai koordinator politik-keamanan yang juga menjadi motor reformasi kelembagaan?
Taruhan Reformasi Keamanan
Di titik inilah pergantian Menko Polkam menjadi lebih dari sekadar persoalan pergantian pejabat.
Stabilitas politik memang menjadi kebutuhan utama pemerintahan. Namun, stabilitas tidak selalu identik dengan reformasi keamanan.
Reformasi sektor keamanan membutuhkan kesinambungan kebijakan, penguatan supremasi sipil, koordinasi antarlembaga, transparansi, akuntabilitas, serta pembenahan tata kelola institusi pertahanan dan keamanan.
Pergantian pejabat yang terlalu sering berpotensi membuat agenda tersebut kehilangan kesinambungan apabila setiap figur membawa pendekatan, prioritas, dan jejaring yang berbeda.
Sebaliknya, jika pergantian tersebut merupakan bagian dari konsolidasi strategis Presiden, maka tantangannya adalah memastikan bahwa perubahan figur tidak berhenti pada redistribusi posisi, tetapi menghasilkan koordinasi politik-keamanan yang lebih efektif.
Karena itu, ukuran keberhasilan Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam bukan hanya seberapa lama ia bertahan di kursi tersebut.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah ia mampu membangun koordinasi politik dan keamanan yang stabil, menjaga keseimbangan antarlembaga, sekaligus memastikan agenda reformasi keamanan tetap berjalan.
Pada akhirnya, kursi Menko Polkam bukan sekadar kursi koordinasi. Ia merupakan salah satu simpul penting dalam arsitektur kekuasaan pemerintahan.
Dan ketika kursi itu kembali berganti, publik memiliki alasan untuk bertanya: apakah Presiden sedang memperkuat sistem, atau masih mencari formula kekuasaan yang paling tepat untuk pemerintahannya?
